Sosialisasi UMKM, Rapsel Ali Puji Rights Issu BUMN ADHI

WAJAHINDONESIA.CO.ID, KEPULAUAN SELAYAR – Anggota Komisi VI DPR-RI H. Muhammad Rapsel Ali terus mendorong peran aktif dan kemitraan UMKM dan BUMN untuk mendorong dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi Nasional. Menurutnya, kolaborasi komponen ini sangat penting untuk kembali ke jalur menuju Indonesia Maju, pasca Pandemi Covid 19.

Hal ini disampaikan, Muh. Rapsel Ali dalam sambutannya pada Kegiatan Sosialisasi peran kemitraan UMKM-BUMN untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi, yang digelar di Ball Room Hotel Rayhan Square, Benteng Kepulauan Selayar Sulsel, Rabu (07/12).

Kegiatan Sosialisasi ini menghadirkan Pemateri dari Akademisi DR. Hj. Sitti Nusra Azis, S.Pt.MP dan Pembina Rumah BUMN Selayar Dimas Candra, dengan peserta para Pelaku UMKM dan Mahasiswa Vokasi Unhas Kepulauan Selayar.

Pada kesempatan ini, Rapsel Ali menjelaskan beberapa point penting dari Rights Issue ADHI dalam mendorong Pengembangan Proyek Strategis
Nasional. Hal ini sejalan dengan Tagline ADHI yakni Beyond Construction yang menunjukkan perusahaan bukan hanya dibidang konstruksi.

” Saya mengambil contoh Perusahaan BUMN ADHI dimana pada tahun 2022 ini melalui PP Nomor 32 tahun 2022 dan telah mendapat persetujuan Komisi VI DPR RI mendapat dana PMN dari pemerintah dan persetujuan OJK pada 14 Oktober 2022″ ungkap Rapsel Ali.

Lebih lanjut, Legislator Partai Nasdem ini menyebutkan bahwa BUMN ADHI saat ini memiliki 180 proyek konstruksi yang sedang berjalan antara lain Proyek Jalan Tol Sigli – Banda Aceh, LRT Jabodetabek, MRT Jakarta CP201 dan CP 20, Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, dll.

Setelah dilakukan Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang pada periode 28 Oktober 2022 hingga 8 November 2022, ADHI berhasil menyerap dana sebesar Rp2,6 triliun dengan komposisi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp1,96 triliun dan dana publik sebesar Rp689 miliar. Total dana tersebut sepenuhnya dapat dipergunakan untuk setoran modal ke badan usaha untuk pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional.

“Setelah pelaksanaan Right Issue, komposisi kepemilikan saham di ADHI menjadi berikut: 64% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 36% dimiliki oleh
Publik.” Ungkap Rapsel Ali.

“Berbagai manfaat yang diperoleh ADHI dari hasil pendanaan Rights Issue adalah tentu untuk mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang sedang dikerjakan oleh ADHI, ada pembangunan Jalan Tol dan SPAM untuk Air Bersih. Selain itu penguatan modal agar dapat berkompetisi dalam meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan. ”Tutup Rapsel.

Selain pengembangan Bisnis, dengan adanya Rights Issue ini tentu diharapkan Perseroan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah, Negara dan Masyarakat,
salah satu nya, melalui Peningkatan PDB/PDRB, Penambahan Lapangan Kerja, Peningkatan Pajak dan Dividen. Dampak lain yang dapat dirasakan juga adalah konektivitas wilayah menuju daerah pariwisata.

Sementara Itu Nusra Azis dalam materinya mengungkapkan bahwa kemitraan BUMN dan UMKM merupakan langkah maju yang perlu terus digalakkan oleh Pemerintah. Keduanya menurut Nusra adalah titik sentral penggerak ekonomi Nasional.

“BUMN dengan kemampuan dan High Finansial membutuhkan kolaborasi dan kerjasama Positif dengan UMKM. Keduanya bisa saling menguntungkan dan yang terpenting, adalah akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi Nasional” kata Nusra Azis.Hal yang senada diungkapkan Dimas Candra, selaku Pembina Rumah BUMN Selayar.

Ia menjelaskan bahwa sejak pandemi hingga saat ini BUMN telah banyak meluncurkan program / produk inovasi untuk membantu recovery ekonomi pasca pandemi ditambah program corporate sosial responsibility melalui kehadiran Rumah BUMN yang langsung dan tidak langsung memfasilitasi dan mendukung para pelaku UMKM di Selayar telah terbukti dapat membantu percepatan kebangkitan UMKM.

” Beberapa Produk Inovasi kami cukup banyak membantu pelaku usaha di sektor perikanan, pertanian, UMKN dan Industri Krearif. Binaan kami di Rumah BUMN Selayar yang sebelumnya usahanya hanya dikelola secra konvensional, saat ini sudah mulai beralih ke konsep digital khususnya dalam hal Pemasaran. Pangsa pasar juga semakin luas yang tadinya hanya skala Kecamatan bahkan hanya di tingkat Desa, saat ini sudah berkembang bahkan pemasaran hingga ke Pulau Jawa” ungkap Dimas Candra.

Untuk diketahui, dalam kegiatan Sosialisasi ini selain penyampaian materi yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan spirit bagi para Pelaku UMKM, pada kesempatan ini juga diberikan bantuan permodalan dari H. Muhammad Rapsel Ali kepada para Pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perlu diketahui kegiatan sosialiasi peran kemitraan UMKM BUMN ini merupakan bentuk kerja sama antara Komisi VI DPR RI dan Mitra Kerja BUMN ADHI