PKBI Sulsel Dorong Perlindungan dan Pemenuhan Pelayanan Hak Dasar bagi ABH dan Kelompok Terpinggirkan Lewat Forum Kemitraan

WAJAHINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – PKBI Daerah Sulawesi Selatan mengadakan Musyawarah Daerah XIII yang dirangkaikan dengan Pertemuan Kemitraan Lintas Stakeholder di Tingkat Daerah yang berlangsung di Fave Hotel, Jum’at (02/09/2022) lalu.

Pada pertemuan tersebut hadir narasumber dari Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar Muslimin, Pengurus Daerah PKBI Sulsel Cherly Elisabeth, Direktur Eksekutif Daerah PKBI Sulsel Andi Iskandar Harun yang didampingi oleh moderator Farid Satria.

Andi Iskandar Harun selaku Direktur Eksekutif Daerah PKBI Sulsel, mengatakan pertemuan forum kemitraan ini mengangkat tema “Program Inklusi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Kelompok Marginal”.

“Program Inklusi merupakan upaya untuk mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara terlepas dari status gender dan sosialnya. Serta dapat mendukung kebijakan perlindungan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi ABH dan Kelompok terpinggirkan,” ujar Andi Iskandar Harun.

Dalam diskusi ini, Muslimin selaku Kepala UPTD PPA Kota Makassar menyampaikan dalam 5 tahun terakhir kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Makassar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan di dominasi oleh kasus kekerasan seksual dan fisik.

“Tingginya kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum lebih disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pemahaman orangtua dalam pengasuhan yang masih minim dan lingkungan yang tidak kondusif dalam mendorong pemenuhan hak dan perlindungan anak”, ungkapnya.

Melihat situasi tersebut, tentunya masih banyak hal yang masih menjadi tanggung jawab besar bersama dalam pemenuhan Hak dasar mereka, Untuk itu maka PKBI Sulawesi Selatan melalui Program Inklusi berupaya menggalang dukungan dan kemitraan kepada berbagai pihak terkait.