Proyek Infrastaruktur Pendukung Wisata Toraja Senilai Rp40 M Mangkrak, APH Didesak Turun Tangan
WAJAHINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu Polda Sulsel maupun Kejati Sulsel untuk segera menyelidiki aroma korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Toraja.
Di mana pekerjaan proyek yang menggunakan pagu anggaran Rp50 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 itu, kabarnya ditemukan terbengkalai alias mangkrak.
“Dengan mangkraknya pekerjaan tentunya ada masalah. Sehingga kami desak baik Polda maupun Kejati segera turun menyelidiki kasus ini,” kata Kadir Wokanubun, Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee Sulawesi dimintai tanggapannya, Rabu (16/2/2022).
Ia berharap penegak hukum nantinya menelusuri adanya dugaan pelanggaran baik sejak pelaksanaan tender hingga memeriksa kualitas pekerjaan apakah sudah sesuai dengan juknis atau melanggar juknis.
“Jika melihat di LPSE pagunya Rp50 miliar tapi perusahaan yang menang itu penawarannya hanya Rp39 miliar lebih. Artinya kualitas pekerjaan bisa menjadi taruhan juga di sini. Saya kira sangat patut segera diselidiki,” jelas Kadir.
Sebelumnya, pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran puluhan miliar ini, ditemukan mangkrak atau terbengkalai oleh Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong.
Ia mengaku kecewa berat saat meninjau proyek yang kabarnya dikerjakan oleh sebuah perusahaan asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur itu. Kondisi pekerjaan proyek yang anggarannya bersumber dari APBN itu, Frederik laporkan langsung ke Plt Gubernur Sulsel.
“Izin Pak Plt Gubernur, saya berada di salah satu proyek yang sangat strategis untuk pariwisata, tapi sayang sekali dana dan perhatian pemerintah dijawab dengan proyek yang amburadul seperti ini,” ungkap Frederik.
Ia pun mengungkapkan dampak yang dialami pemerintah akibat dari amburadulnya pekerjaan mega proyek yang berlokasi di objek wisata Tirotiku tersebut.
“Yang sangat dirugikan, selain pemerintah, adalah Toraja Utara karena daerah ini adalah daerah wisata. Dua proyek ini, baik yang ada di Tirotiku maupun di Bori’ Kalimbuang seharusnya membuat daya tarik wisata bertambah di Toraja Utara, tapi yang kita dapati sekarang adalah proyek yang terbengkelai,” ungkap Frederik.
Lebih lanjut ia menduga dalam proses penentuan pemenang tender proyek pembangunan infrastruktur permukiman mendukung wisata Toraja tersebut, pasti bermasalah. Sehingga kontraktor yang tidak layak kemudian terpilih menjadi pemenang.
