Komisi V DPR Evaluasi Kemenhub Terkait Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep

WAJAHINDONESIA.CO.ID – Komisi V DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pelayaran menyusul insiden kebakaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa II di wilayah perairan Sumenep, Jawa Timur.

Evaluasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas), serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan transportasi laut.

Menurutnya, keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.

Danang Wicaksana menilai setiap insiden kecelakaan maupun kebakaran kapal harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh.

Evaluasi tidak hanya menyangkut kondisi dan kelayakan kapal, tetapi juga pengawasan, penerapan prosedur keselamatan, kesiapan awak kapal, hingga faktor cuaca.

Danang Wicaksana juga menegaskan operator penyelenggara pelayaran harus taat prosedur memastikan seluruh kelayakan kapal.

“Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Setiap kejadian seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi kelayakan kapal, pengawasan, prosedur keselamatan, maupun faktor cuaca,” ujar Danang Wicaksana.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kapal penumpang perlu dilakukan secara konsisten, termasuk memastikan seluruh persyaratan kelaiklautan kapal terpenuhi sebelum kapal beroperasi.

Menurut Danang, aspek keselamatan tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah terjadi kecelakaan.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi laut harus memperkuat langkah pencegahan agar potensi kecelakaan dapat diminimalkan.

“Jangan sampai evaluasi baru dilakukan setelah terjadi musibah. Sistem pengawasan dan pencegahan harus diperkuat sehingga keselamatan benar-benar menjadi bagian utama dari setiap operasional pelayaran,” katanya.

Selain faktor teknis kapal, Danang juga
menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga dalam memastikan keselamatan pelayaran. Seperti Informasi mengenai kondisi cuaca dan potensi gangguan pelayaran dari BMKG, menurutnya, harus dapat diterima dan ditindaklanjuti secara cepat oleh operator maupun pihak terkait.

Ia juga mendorong Kemenhub bersama Basarnas dan BMKG memperkuat koordinasi dalam menghadapi kondisi darurat di laut.

Kesiapan personel, peralatan keselamatan, sistem komunikasi, serta prosedur evakuasi harus dipastikan berjalan efektif ketika terjadi keadaan darurat.

“Koordinasi antarlembaga harus semakin kuat. Informasi cuaca, pengawasan kapal, hingga kesiapan pencarian dan pertolongan harus terintegrasi agar ketika terjadi keadaan darurat, respons bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar Danang Wicaksana.

Komisi V DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong pemerintah meningkatkan standar keselamatan transportasi laut. Hal tersebut penting mengingat transportasi laut menjadi salah satu moda transportasi vital bagi masyarakat, khususnya dalam menghubungkan wilayah kepulauan Indonesia.

(***)