Anggota DPR RI Beri Jempol Program MYP Gubernur Sulsel

WAJAHINDONESIA.CO.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Menurut Hamka, mobilitas masyarakat menjadi salah satu kunci penggerak perekonomian daerah. Ketika akses transportasi semakin terbuka, distribusi barang semakin lancar, dan potensi ekonomi di berbagai daerah dapat tumbuh lebih cepat.

“Langkah yang diambil oleh Gubernur Sulsel sudah tepat dan sangat baik. Dengan menurunnya fiskal semua daerah, otomatis pemerintah daerah harus memikirkan sumber dana yang bisa dijadikan pembiayaan untuk infrastruktur,” kata Hamka kepada media, Selasa (4/8/2026).

Politisi asal Sulsel ini menegaskan, infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan salah satu kewajiban utama pemerintah dalam mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan Pemprov Sulsel menggunakan skema Multiyears Project (MYP) untuk pembangunan infrastruktur dinilai sebagai langkah berani sekaligus strategis.

Hamka menilai, Sulsel memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar sehingga dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, khususnya untuk sektor infrastruktur jalan.

“Maka langkah yang ditempuh oleh Pak Gubernur itu saya acungi jempol, sesuai undang-undang dan apa yang diharapkan masyarakat. Program MYP, bahkan anggaran yang dihasilkan dari bantuan pusat, itu terkait infrastruktur jalan,” ujarnya.

Program MYP dilaunching Pemprov Sulsel pada Oktober 2025 lalu. Total anggaran mencapai Rp3,7 triliun yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Provinsi Sulsel. Program ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan irigasi, dan pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu.

Mayoritas anggaran terserap pada pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel. Total panjang perbaikan dan pengaspalan mencapai 1.400 km jalan yang terbagi ke dalam sekitar 100 ruas di berbagai wilayah dengan anggaran Rp2,5 triliun. Kemudian, pembangunan irigasi Rp780 miliar yang melayani 54.000 hektar sawah, dan pembangunan Rumah Sakit Regional Selatan (Gowa) dan Utara (Luwu) senilai kurang lebih Rp485 miliar. Pembangunan infrastruktur tersebut tengah berprogress dan ditargetkan rampung pada tahun depan.

*Integrasi Sistem Transportasi*
Selain pembangunan jalan, Hamka juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan Gubernur Sulsel dalam memberikan subsidi penerbangan lokal untuk menghidupkan kembali sejumlah rute yang sebelumnya terhenti. Di antaranya rute Makassar-Selayar-Masamba-Bone-Toraja-Sorowako-Bua Luwu-Makassar.

Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki arti penting dalam pemerataan konektivitas, khususnya bagi daerah yang membutuhkan akses transportasi udara untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Ia menyebut pemerintah pusat telah membangun sejumlah bandara, termasuk di Selayar, Bone dan Toraja. Kehadiran infrastruktur bandara tersebut perlu diikuti dengan dukungan terhadap operasional penerbangan agar fasilitas yang telah dibangun dapat benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Saya apresiasi dan penghargaan kepada Pak Gubernur, baik secara pribadi maupun lembaga DPR RI, terkait subsidi yang diberikan terhadap penerbangan lokal,” ujarnya.

Menurut Hamka, transportasi udara memiliki peran strategis dalam mempercepat pergerakan orang dan barang, terutama untuk wilayah yang memiliki tantangan geografis dan jarak tempuh yang cukup jauh. “Ini bukti yang kita lihat bahwa angkutan udara mengambil kebijakan tepat, artinya prospek sudah dibaca oleh Pak Gubernur. Karena satu-satunya cara meningkatkan ekonomi daerah dengan transportasi darat, laut dan udara itu kita support,” jelasnya.

Ia bahkan menilai subsidi penerbangan menjadi langkah yang penting untuk menjaga agar konektivitas antardaerah tetap berjalan. “Bayangkan kalau tidak disubsidi oleh Pak Gubernur penerbangan di Sulsel, maka tidak ada perputaran ekonomi. Jadi sudah tepat, tidak bisa tidak, maka harus dilakukan,” katanya.

Menurutnya, keberadaan penerbangan lokal bukan hanya soal memudahkan masyarakat bepergian. Di balik satu penerbangan terdapat aktivitas ekonomi yang ikut bergerak, mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, jasa, hingga usaha masyarakat di daerah tujuan.

Legislator Partai Golkar ini juga mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel yang mengambil alih pengelolaan Trans Sulsel, yang sebelumnya merupakan program rintisan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Ia menyebut keberlanjutan layanan tersebut merupakan hal yang memang diharapkan pemerintah pusat agar transportasi umum semakin memiliki manfaat bagi masyarakat daerah.

“Trans Sulsel ini kan rintisan dari pusat melalui Kementerian Perhubungan, lalu diambil alih oleh Pak Gubernur. Inilah yang diharapkan oleh kami dan Kemenhub, bagaimana transportasi umum dapat ditingkatkan kegunaannya di daerah,” ungkapnya.

Menurut Hamka, perkembangan jumlah pengguna Trans Sulsel yang mencapai sekitar 1,15 juta penumpang dalam setahun di wilayah Mamminasata menunjukkan adanya respons positif dari masyarakat.

“Kecenderungan pengguna angkutan umum di Sulsel cukup bagus, ini saja capaian tahun ini sudah luar biasa dalam setahun terakhir,” katanya.

Pertumbuhan pengguna transportasi publik tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan terhadap moda transportasi yang aman, terjangkau dan mudah diakses.

Hamka melihat pembangunan jalan, penguatan transportasi publik dan subsidi penerbangan sebagai bagian yang saling terhubung dalam membangun sistem transportasi Sulsel.

Jalan yang baik membuka akses dari desa menuju pusat ekonomi. Transportasi publik menghubungkan masyarakat dengan pusat aktivitas di kawasan perkotaan. Sementara konektivitas udara dan laut memperkuat hubungan antardaerah yang memiliki jarak geografis lebih jauh.

Karena itu, menurut Hamka, pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing daerah.

Ia menilai keberanian Gubernur Andi Sudirman dalam menentukan prioritas pembangunan melalui skema MYP patut diapresiasi. “Jujur saya sampaikan, saya mendukung penuh kebijakan dan program Pak Gubernur,” tegasnya.

Hamka menilai, ketika ruang fiskal semakin terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan berani menentukan prioritas. Infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap konektivitas dan aktivitas ekonomi, menurutnya, menjadi salah satu sektor yang harus mendapatkan perhatian.

“Bayangkan saja kalau Pak Gubernur tidak melakukan itu, tidak bisa maju-maju ini Sulsel. Saya kira pemerintah pusat dan kementerian juga pasti mendukung penuh kebijakan ini dan faktanya sudah terlihat,” pungkasnya. (*)