Dari 130 Hanya 6 Berangkat, Ketua PSI Selayar Minta Pemerintah Beri Penjelasan Terbuka

WAJAHINDONESIA.CO.ID, KEPULAUAN SELAYAR – Polemik pemangkasan drastis kuota calon jemaah haji (CJH) di Kabupaten Kepulauan Selayar terus memicu gelombang kekecewaan. Dari lebih dari 130 calon jemaah yang telah mempersiapkan diri, hanya 6 orang yang dipastikan berangkat pada musim haji 1447 H/2026 M. Keputusan mendadak tanpa sosialisasi ini dinilai menciptakan kegaduhan dan kerugian besar bagi masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPD PSI Kabupaten Kepulauan Selayar, Hj. A. Putriana angkat bicara. Ia menilai kebijakan pemangkasan kuota ini tidak manusiawi dan mengabaikan pengorbanan masyarakat yang telah mengikuti seluruh tahapan persiapan keberangkatan.

“Keputusan ini menyisakan luka dan ketidakadilan bagi masyarakat Selayar. Mereka sudah mengikuti semua prosedur, mengeluarkan biaya besar, bahkan sudah mempersiapkan mental serta kesehatan. Namun tiba-tiba daftar mereka dihapus begitu saja tanpa penjelasan yang memadai,” tegas Hj. A. Putriana.

Ketua DPD PSI Selayar juga menyoroti kondisi calon jemaah yang berasal dari wilayah kepulauan. Menurutnya mereka mengeluarkan biaya paling besar untuk pengurusan administrasi. mulai dari transportasi lintas pulau, akomodasi, hingga biaya operasional lainnya.

“Ada jemaah yang menghabiskan hingga 5 juta rupiah hanya untuk bolak-balik mengurus berkas. Ini bukan angka kecil bagi masyarakat kepulauan. Maka pemerintah wajib menjelaskan dan memberikan solusi, bukan membiarkan mereka bingung dan kecewa,” tambahnya.

Selain itu ia menilai bahwa pemerintah pusat seharusnya memberikan masa transisi sebelum menerapkan kebijakan baru, bukan langsung memangkas daftar jemaah yang sudah hampir menyelesaikan seluruh persyaratan.

“Kalau ada kebijakan baru mestinya diberi masa transisi. Jangan masyarakat yang sudah siap berangkat justru menjadi korban. Negara tidak boleh abai terhadap hak dan martabat mereka,” ujarnya.

DPD PSI Selayar mendesak Kementerian Agama dan Kementerian Haji & Umrah untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian termasuk kemungkinan pengembalian biaya pengurusan yang telah dikeluarkan calon jemaah.

“Kami meminta pemerintah hadir dengan solusi yang adil. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.” Tutupnya.