Pemilu 2024 di Sulsel Banyak Kekecewaan, LSKP: 31,3 Persen TPS Tidak Dimulai Tepat Waktu
WAJAHINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) menilai proses pemungutan suara Pemilu 2024 di Sulsel banyak kekecewaan. Itu disebabkan pelbagai faktor.
Dari hasil pantauan LSKP, terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kurang surat suaranya. Seperti halnya di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar.
Selain itu, TPS khusus di Sekolah Luar Biasa-A YAPTI Ujung Pandang Baru juga masih menemui beberapa kejanggalan. Pembukaan TPS tidak sesuai jadwal, profesionalisme KPPS dan minimnya pemahaman akan aturan teknis di TPS.
Koordinator Pemantau LSKP, Kafrawy Saenong tak menampik pesta demokrasi kali ini banyak kekecewaan. Terutama catatan soal jadwal pembukaan TPS.
“Dari hasil pemantauan kami, hanya 68,8 persen TPS yang buka tepat waktu di Sulsel. Sementara 31,3 persen TPS tidak dimulai tepat pukul 07.00,” ungkapnya, Kamis, 15 Februari 2024.
Penyebabnya, lanjut Kafrawy, lantaran keterlambatan logistik dan petugas KPPS terlihat kurang sigap dan efisien. Alhasil, terjadi keterlambatan penutupan disejumlah TPS.
“Dampaknya, 58,8 persen TPS molor penutupan dari hasil pemantauan. Bahkan 64,7 persen yang perhitungan suaranya ditunda cukup lama setelah pemungutan suara,” ungkapnya lagi.
Di sisi lain, Manajer Program LSKP, Salma Tadjang menegaskan bukan berarti pemilihan kali ini jauh dari harapan. Justru pemungutan suara telah berjalan baik.
Pihaknya pun mengapresiasi seluruh pihak yang ikut mensukseskan pesta demokrasi. Kendati memang dibutuhkan masukan demi memastikan Pemilu adil, transparan dan bebas dari pelanggaran.
Karena itu, Salma berharap dari pemantauan ini dapat memberikan masukan membangun akan peningkatan proses Pemilu di masa mendatang.
Salah satunya ialah konsistensi KPU menerapkan standar operasional dalam distribusi logistik pemilu secara lengkap. Terutama di pelbagai wilayah.
Hal itu bertujuan demi demi memastikan semua TPS menerima logistik sesuai Standar. Terkhusus wilayah pegunungan dan kepulauan.
“Perlu juga upaya peningkatan kapasitas Petugas KPPS sehingga dapat melakukan tugasnya secara professional,” harap Salma.
