Melalui Sosialisasi Perda, Kasrudi Harap Realisasi Pelaksanaan APBD Kota Makassar Berjalan Efektif

WAJAHINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi menggelar Sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 2 tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Hotel Grand Imawan Makassar, Minggu (19/11/2023).

Sosialisasi perda angkatan ke XII ini menghadirkan narasumber diantaranya Pejabat Sekretariat DPRD Kota Makassar, Muh Yusran dan Muh Rudi.

Dalam sambutannya, Kasrudi menjelaskan bahwa Perda ini dibentuk pada tahun 2020 dengan tujuan mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan APBD yang ada di Kota Makassar.

Begitu pun laporan pertanggungjawaban yang memuat realisasi pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari rencana yang telah ditetapkan dan disajikan dalam bentuk perangkaan.

“Kita berharap dengan adanya Perda semua perangkat organisasi daerah bisa mengetahui seperti apa pajak dan retribusi daerah yang ada, serta penggunaan anggaran yang sudah terealisasi,”ungkapnya.

Sementara itu, Muh Yusran menjelaskan tujuan diadakan sosialisasi Perda ini adalah agar semua perangkat daerah memahami mekanisme pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan standar.

“Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, serta melampirkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” jelasnya.

Adapun laporan yang dimaksud, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Muh Rudi menambahkan dengan adanya Perda tersebut yang pertama dari sisi PAD yang telah dibahas dan dipelajari.

“Berbagai pos-pos pendapatan ada yang sudah cukup baik, tetapi pendapatan pajak dan retribusi daerah potensinya perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Dirinya pun menyarankan kepada Pemerintah Kota Makassar agar melakukan perencanaan penganggaran lebih matang lagi agar target-target belanja daerah bisa terealisasi dengan baik. (*)