Putra Jokowi Kaesang dan Gibran Ingin Maju Pilkada Solo dan DKI 1, Pengamat Politik Efriza; Upaya Politik Kekerabatan Fatal dan Salah untuk Diterapkan
WAJAHINDONESIA.CO.ID, – Pengamat politik Citra Institute, Efriza menyoroti kabar mengenai ketertarikan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut ingin mengincar kursi kepala daerah dalam kontestasi Pemilu 2024. Diketahui kabar ingin melajunya sosok Kaesang untuk menjadi kepala daerah itu pertama kali diungkap oleh kaka kandungnya sendiri, yakni Gibran Rakabuming Raka.
Diketahui, selain Kaesang yang dikabarkan Ingin maju sebagai kepala daerah, nama Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi juga disebut-sebut akan maju di Pilkada DKI dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Padahal, diisatu sisi, Gibran juga sudah lebih dulu menampuk kekuasaan sebagai Walikota Solo.
Atas dasar itulah, Efriza menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang disinyalir memiliki hasrat merencanakan membangun dinasti politik pada akhir masa jabatannya menjadi kepala negara. Disatu sisi, Efriza menilai, upaya membangun politik kekerabatan yang saat ini telah dimainkan Jokowi itu merupakan tindakan yang fatal dan salah untuk diterapkan.
Sinyal kuat membangun dinasti politik itu, lanjut Efriza, juga diperkuat dengan nama lain yang juga sudah duduk di tampu kekuasaan yakni menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution.
Efriza mengatakan, saat ini Bobby juga telah berhasil menduduki tahta sebagai Walikota Medan, Sumatra Utara. Dengan begitu, kabar ingin majunya Kaesang juga akan menambah catatan sejarah bagi trah Jokowi yang bakal mengisi posisi jabatan strategis di Indonesia.
“Sangat disayangkan jika Jokowi malah merencanakan membangun dinasti politik. Politik kekerabatan yang dimainkan oleh Jokowi, tindakan yang salah. Jokowi seorang pemimpin yang lahir dari Reformasi dan menitik keberhasilan sebagai kepala daerah. Saat ini, juga ramai Kaesang akan mengikuti jejak Ayahnya, Kakaknya, dan juga kakak iparnya, terjun ke politik,” kata Efriza dalam keterangan tertulis yang diterima caritau.com, Sabtu (04/02/2023).
“Gibran yang awalnya ingin bertahan sebagai walikota Surakarta. Akhirnya, akan menerima diajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, disebabkan penggantinya adalah Kaesang sang adik,” tambah Efriza.
Efriza pun tak memungkiri bahwa Jawa Tengah merupakan basis politik PDIP yang cukup besar. Disisi lain, Jokowi juga telah berhasil menancapkan kekuatannya di Jawa Tengah, Khususnya di wilayah Surakarta. Selain itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga memiliki modal kuat sebanyak 30 kursi diwilayah tersebut.
Menurut Efriza, nantinya kuat dugaan dalam kontestasi pemilu 2024, kekuatan PDIP juga tetap dipandang atau memiliki dua kemungkina, yakni akan meningkat drastis atau akan tetap. Bahkan, lanjut Efriza, suara PDIP bahkan cenderung tidak akan menurun.
“Jika seperti itu maka bisa saja, Kaesang akan mudah mendapatkan tiket sebagai calon untuk Walikota Surakarta, Jawa Tengah. bahkan nanti potensi sebagai calon tunggal kedepannya amat memungkinkan. Jika seperti itu, agenda politik keluarga Jokowi nanti yakni menjadikan Gibran cagub DKI Jakarta, Kaesang walikota Surakarta,” terang Efriza.
Disatu sisi, Efriza melihat, Jika Gibran terpilih di DKI Jakarta, maka amat memungkinkan Gibran juga akan disiapkan sebagai capres 2029 hal itu lantaran umurnya sudah memenuhi. Berikutnya, lanjut, Efriza, Kaesang nantinya benar-benar maju menjadi walikota Surakarta dan terpilih maka nantinya Kaesang juga akan dipersiapkan menuju DKI Jakarta berikutnya.
“Jadi, amat memungkinkan potensi besar anak-anak Jokowi berkelindan dengan PDIP. Mereka anak-anak Jokowi adalah regenerasi untuk calon pemimpin kepala daerah, bahkan juga memungkinkan naik di level nasional seperti sosok ayahnya. Sayang sekali, jika akhirnya Jokowi mempersembahkan anaknya untuk membangun dinasti politik,” tutur Efriza.
Kendati demikian, Efriza menilai, jika melihat dari sudut pandang lain. Majunya anak Jokowi ke tampuk kekuasaan pemerintahan sebetulnya juga tidak menjadi masalah karena merupakan bagian dari hak asasi seseorang yang telah dilindungi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Efriza menambahkan,meski berdasarkan sudut pandang hak asasi tidak salah, namun, sikap Presiden Jokowi yang telah memberikan karpet merah kepada anak-anak dan menantunya juga dianggap sebagai contoh yang tidak baik dalam konstelasi sejarah bagi kepemimpinan politik dinegeri ini.
“Jadi minimal, jika ingin memberikan contoh, 10 tahun dulu, Jokowi telah tidak lagi menjabat, baru anaknya di izinkan berpolitik, tidak seperti sekarang, seakan Jokowi sedang mengusahakan ‘warisan’ kepemimpinan di Jawa Tengah untuk anaknya,” tandas Efriza. (*)
