Pemprov Sulsel dan Pengelola Kereta Api tak Hadir RDP, DPRD Makassar Kecewa
WAJAHINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – Komisi C DPRD Kota Makassar menyayangkan pihak Balai Pengelola Kereta Api Sulsel dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel manggkir pada rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Kota Makassar.
Yang hadir pada RDP tersebut hanya dari pihak OPD Pemkot Makassar.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Sangkala Saddiko mengatakan, RDP ini merupakan rapat lanjutan pembahasan terkait rencana pembangunan Kereta Api trans Maros-Makassar.
RDP ini sangat krusial, perlu dibahas untuk mengfasilitasi komunikasi antara Provinsi Sulsel bersama Pemkot Makassar untuk menemui titik terang soal pembangunan kereta api.
“Gubernur Sulsel sebagai pemegang pemrakarsa pembangunan KA ini tidak hadir pada RDP hari ini. Padahal kita sangat berharap mereka hadir untuk mencari solusi pembangunan rel KA di Makassar,” ucapnya, Kamis, 12 Agustus 2022.
Pihaknya sangat kecewa lantaran, agenda rapat yang dilaksanakan ini merupakan usulan dari pihak balai pengelola kereta api namun pihak balai tidak hadir pada RDP ini.
“Sedikit kita kecewa yang meminta untuk melakukan rapat ini (pihak balai) tidak hadir mestinya mereka hadir. Kami anggap bahwa mereka tidak serius untuk membangun kereta api di Makassar. Kami tidak tahu sampai saat ini tidak ada penyampaian ketidak hadiran pihak balai dan Pemprov Sulsel,” ucapnya.
Legislator fraksi PAN ini mengatakan, DPRD membutuhkan penjelasan pihak pemprov, kenapa pembanguann rel kereta api ini tidak dimulai di Kota Makassar. Padahal diketahui Ibu Kota Sulsel adalah Makassar.
“Kenapa di mulai Maros kenapa di belakangkan Makassar sehingga ini menjadi polemik di masyarakat,” tuturnya.
Sekretaris Komisi C, Supratman mengatakan tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan RDP lantaran pihak balai dan Pemprov Sulsel tidak hadir di rapat hari ini.
“Untuk apa dilanjutkan lagi. Kalau pemprov mau bangun kereta api lanjutkan saja sampai di Maros, tetapi kalau sampai di Makassar harus elevated,” ucapnya.
Berdasarkan kesepakatan awal Pemkot Makassar menginginkan pembangunan rel kereta api, namun diubah menjadi at grade.
“Pemerintah kota tidak mungkin mau mengalah karena kita memikirkan masyarakat. Kembalikan saja uang ke negara. Daripada memasukkan rel kereta api menjadi daerah kumu untuk apa. Kita mau Kota Makassar menjadi kota metropolitan yang maju,” kata legislator NasDem ini.
Supratman juga meminta pihak balai untuk mengembalikan anggaran pembangunan kereta api segmen Makassar di pusat.
“Kalau bisa sampai Maros saja. Tidak usah kasi masuk di Makassar kembalikan saja uang negara. Nantipi ada uangnya negara baru bangun di Makassar. Karena pemkot makassar sudha punya planing untuk Kota Makassar di LPJM,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Komisi C mengundang Pihak Balai Kereta Api Sulsel, beberapa OPD di Pemprov Sulsel maupun Pemkot Makasar diantaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Ruang, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan, Camat Tamalanrea, Camat Biringkanaya, dan BPKA.
