Setelah Melegalkan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Sah, El Salvador Diambang Kehancuran Ekonomi
WAJAHINDONESIA.CO.ID – Tahun lalu dunia sempat geger. September 2021, El Salvador resmi menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan penggunaan cryptocurrency Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
Presiden Nayib Bukele percaya diri jika negaranya akan menjadi pusat keuangan dunia lewat Kota Bitcoin yang akan dibangun. Sayangnya, hal itu tidak berjalan dengan lancar.
Beberapa bulan setelahnya, salah satu negara di Amerika Tengah itu malah berada di ambang kehancuran ekonomi. Laporan Fortune menulis jika El Salvador kini terjerat lebih banyak utang.
Bukele juga dilaporkan berusaha melobi International Monetary Fund (IMF) untuk pinjaman US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 18,6 triliun (asumsi Rp 14.300/US$). Tak lama setelah pengumuman Kota Bitcoin pada November 2021, obligasi negara juga langsung terjun bebas dari 75 sen menjadi 63 sen semalam dan sekarang berada di 36 sen.
Melansir Futurism, volatilitas ekstrim Bitcoin juga telah terlihat sepenuhnya. Harganya berkisar sekitar US$ 60.000 pada saat pengumuman besar Bukele, tetapi sekarang jatuh ke pertengahan US$ 40.000.
“El Salvador sekarang memiliki utang negara yang paling tertekan di dunia dan itu karena kebodohan Bitcoin,” kata Steve Hanke, profesor ekonomi terapan di Universitas Johns Hopkins.
“Pasar berpikir bahwa Bukele sudah gila, dan dia (memang) sudah gila.”
Sebuah survei Universitas Amerika Tengah juga menemukan fakta menyedihkan, yakni sembilan dari 10 warga di negara itu tidak tahu apa itu Bitcoin. Bahkan delapan dari 10 mengatakan mereka tidak terlalu percaya pada uang digital.
Akibatnya tidak sedikit warga yang mengubah Bitcoin menjadi uang tunai setelah menerimanya. Untuk melakukan itu, mereka perlu melakukan perjalanan ke ATM dan akan memotong biaya admin yang cukup besar.
Platform pertukaran seperti Coinbase juga membutuhkan dua hingga empat persen uang admin. Hanke percaya jika Bitcoin hampir empat kali lebih mahal daripada pengiriman uang tradisional.
Melihat hal ini, IMF mendesak negara tersebut untuk melepas Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah dan mempersempit ruang lingkup undang-undang bitcoinnya dengan menghapus status cryptocurrency sebagai uang legal.
“IMF menekankan bahwa ada risiko besar yang terkait dengan penggunaan Bitcoin pada stabilitas keuangan, integritas keuangan, dan perlindungan konsumen, serta kewajiban kontinjensi fiskal terkait,” kata Direktur IMF dalam pernyataan, dikutip dari CNBC International kemarin.
Laporan IMF juga mengatakan beberapa direktur prihatin atas risiko penerbitan obligasi yang didukung Bitcoin. Ini merujuk pada rencana Bukele untuk mengumpulkan US$ 1 miliar melalui “Bitcoin Bond” dalam kemitraan dengan Blockstream, perusahaan infrastruktur aset digital.
El Salvador kini perlu mencari beberapa penghalang lain untuk menopang keuangannya. IMF memperkirakan utang publik negara itu akan meningkat menjadi 96% dari PDB pada tahun 2026 di bawah kebijakan saat ini, membuat El Salvador keluar dari jalur ekonomi yang benar.
