Warga Pulau Barang Caddi Berbulan-bulan tak Merasakan Aliran Listrik, DPRD Siap Lakukan Pengawalan
WAJAHINDONESIA.CO.ID, MAKASSAR – Warga Kepulauan Barang Caddi, Kecamatan Kepualauan Sangkarrang mengadu ke DPRD Makassar, Rabu (24/11/2021). Mereka mengadu masalah listrik di Barang Caddi.
Anggota Komisi A DPRD Makassar Ray Suryadi Arsyad mengatakan, selama tiga bulan lebih listrik bermasalah di Kepulauan Barang Caddi.
“Mereka merasakan gelap gulita selama tiga bulan tanpa adanya listrik. Ini perlu ada kerjasama yang baik antara DPRD, Pemkot dan pihak PT PLN untuk sesegera mungkin mengatasi masalah ini,” ungkapnya.
Kata dia, selama PLN yang dihadirkan di Pulau Barang Caddi merupakan hasil dari swa sembada masyarakat.
“Kami berharap nantinya ini akan digantikan langsung oleh PLN. Sehingga dalam proses pengadaan bisa disesuaikan, seperti yang dilakukan di daratan Kota Makassar,” kata politisi Demokrat itu.
“Beda itu kalau PLN yang langsung turun tangan dibandingkan dengan swasta yang lakukan,” tambahnya.
Sebagai anggota legislatif, pihaknya akan tetap mengawal dan akan mendorong satu rekomendasi agar Wali Kota Makassar (Danny Pomanto) agar melakukan koordinasi dengan pihak PLN.
“Tapi yang saya lihat orientasi kerja dari PLN ini bisnis. Tentu saja langkah pertama yang mereka akan lakukan adalah observasi dan melihat seberapa besar produktifitas masyarakat di sana,” katanya lagi.
Yang terpenting untuk jadi masukan Pemkot Makassar, kata dia, adalah Kota Makassar bukan hanya di daratan saja. Akan tetapi tersebar di beberapa pulau yang ada di sekeliling daratan.
“Makassar dikenal dengan produksi seafood terbaik di manca negara dan itu produktifitas itu dilakukan oleh masyarakat kepulauan. Tentu saja harus menjadi konsentrasi Pemkot Makassar untuk memberikan kelayakan hidup untuk masyarakat kepulauan,” jelasnya.
Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek Kelistirkan (P2K) Sulsel Syaifuddin mengatakan, pihak PLN akan berusaha melihat kondisi di lapangan.
“Kemungkinan-kemungkinan apa yang harus kita lakukan agar permasalahan masyarakat ini minimal kita bisa melakukan yang terbaik. Yang pertama kondisi di lapangannya apakah lokasi itu masih memungkinkan ada pembangkit PLTS di daratnya. Kalau tidak memungkinkan nanti kita sampaikan usulannya bahwa dilokasi tanah di sana itu tidak ada lagi,” katanya.
Kata dia, di pulau-pulau sudah tidak ada lagi lokasi pembangunan PLTS. Akan tetapi pihaknya akan melakukan supervisi dulu.
“Biarlah nanti kita liat supervisi dulu biar kita siapkan data-data yang dibutuhkan untuk bisa mendukung usulan usulan itu, kan kita tahu bahwa mengusulkan sesuatu itu datanya harus lengkap,” bebernya.
“Semua lokasi yang belum berlistrik kita sudah usulkan semua pak, kami ini di PLN sudah melakukan data dengan seluruh kabupaten per RT paling rendah, hanya bagaimana road map itu kita jalankan sesuai kemampuan penganggaran,” jelasnya.
“PLN itu menganut dua, yang pertama listrik itu dilayani oleh PLN dan kedua listrik dikelola oleh pemerintah daerah yang diswakelola oleh masyarakat begitu pengelolaannya. Masyarakat yang kelola dan dibantu oleh pemerintah daerah”.
“Baru PLN mau turun tangan karena ada laporan itu krn kita menganggap selama ini tidak ada masalah toh juga kan berjalan sebagaimana yang swakelola sebelumnya,” pungkasnya.
